Profil PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sarolangun

   I.          Pengantar

A.            Data Kabupaten

1.            Data administrative ;

Kabupaten Sarolangun merupakan Kabupaten pemekaran yang dibentuk berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 pada tanggal 12 Oktober 1999. Secara administrative Kabupaten Sarolangun terbagi menjadi 10 Kecamatan, 134 Desa, dan 9 Kelurahan dengan luas wilayah 6.174 Km2.

No	Kecamatan	Ibu Kota Kec.		.	Jarak ibukota Kec. Ke ibukota Kab.	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Sarolangun	Sarolangun			0 Km	6 Kelurahan 10 Desa
2	Singkut	Sungai Benteng			43 Km	1 Kel. 8 Desa
3	Mandiangin	Mandiangin			59 Km	20 Desa
4	Pauh	Pauh			27 Km	1 Kel. 13 Desa
5	Pelawan	Pelawan			14 Km	14 Desa
6	Batin VIII	Limbur Tembesi			25 Km	1 Kel. 14 Desa
7	Batang Asai	Pekan Gedang			97 Km	22 Desa
8	Limun	Pulau Pandan			22 Km	15 Desa
9	Air Hitam	Jernih			50 Km	9 Desa
10	Cerminan Gedang	Lubuk Resam			24 Km	9 Desa

2.            Data Geografis;

Kabupaten Sarolangun secara geografis terletak antara 102o 03’39” sampai 103o 13’17” Bujur timur dan antara 01o 53’39” sampai 02o 46’24” Lintang Selatan.

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batanghari,

sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas,

sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong dan

sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Merangin.

3.            Data Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun tahun 2011 mencapai 265.982 jiwa, terdiri dari laki-laki 137.046 jiwa dan perempuan 128.936 jiwa, Untuk Jumlah yang lebih terinci dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Sarolangun Tahun 2011

No	Kecamatan	Penduduk Akhir Bulan Maret Ini
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sarolangun	28.258	26.654	54.912
2	Pauh	10.905	10.067	20.972
3	Pelawan	17.764	16.603	34.367
4	Limun	8.234	7.928	16.162
5	Singkut	22.019	20.754	42.773
6	Batang Asai	8.402	8.478	16.880
7	Mandiangin	14.009	12.886	26.895
8	Air Hitam	9.916	8.986	18.902
9	Cermin Nan Gedang	6.185	5.822	12.007
10	Bathin VIII	11.354	10.758	22.112
JUMLAH		137.046	128.936	265.982

4.            Potensi Sumber daya alam

Sumber Daya Alam

Kabupaten Sarolangun memiliki potensi sumber daya alam seperti hutan lindung seperti hutan lindung dan taman nasional serta bahan galian tambang yang belum seluruhnya di eksploitasi dan dimanfaatkan secara optimal. Di Kabupaten Sarolangun terdapat 2 (dua) macam kawan hutan lindung yaitu :

Kawasan Hutan Lindung

Penetapan kawasan hutan lindung diarahkan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologi tanah. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Sarolangun terdapat di Kecamatan Batang Asai seluas 21.000 Hektar dan Kecamatan Limun seluas 19.000 Hektar.

Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas

Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas terbagi dalam dua wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari. Untuk Kabupaten Sarolangun terdapat di Kecamtan Pauh seluas 12.000 Hektar. Disamping itu, Kabupaten Sarolangun juga memiliki kawasan budidaya kehutanan seluas 91,6% dari luas Kabupaten Sarolangun.

Selain itu, Kabupaten Sarolangun juga memiliki berbagai potensi pertambangan,

B.            Visi-Misi Pemerintah Daerah

VISI Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sarolangun Periode 2011 - 2016, adalah suatu kondisi yang akan dicapai Kabupaten Sarolangun lima tahun ke depan. Memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta mempertimbangkan berbagai isu yang ada, maka visi Kabupaten Sarolangun yang akan diwujudkan pada tahapan kedua RPJP Daerah Kabupaten Sarolangun (Tahun 2011 – 2016) adalah : “SAROLANGUN LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA” LEBIH MAJU Meningkatnya kemajuan pembangunan daerah dibidang sosial, ekonomi, politik dan hukum menuju kemandirian daerah. LEBIH SEJAHTERA  Terciptanya kondisi yang lebih kondusif bagi tumbuh kembangnya partisipasi ekonomi, sosial, budaya masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan MISI Agar Visi RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 – 2016 tersebut dapat diwujudkan, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Umum 2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 5. Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis

  II.        Program Pemberdayaan Masyarakat

C.    Perkembangan UPK

1.     Perguliran

Dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 dana awal SPP untuk Kabupaten Sarolangun Sebesar Rp. 6.570.305.000,- Dari dana awal tersebut selama periode 2003 s/d 2012 telah digulirkan kepada kelompok SPP sebesar Rp.34.590.110.000,- Secara rinci dapat dilihat pada tebel di bawah ini

Dana Awal SPP Periode 2003 s/d 2012
NO	Kecamatan	Jumlah Pinjaman	Op. UPK	OP. TPK	Jumlah	Keterangan
1	Mandiangin	1.397.500.000	29.421.053	44.131.579	1.471.052.632
2	Pauh	1.411.275.000	29.711.053	44.566.579	1.485.552.632
3	Pelawan	1.308.000.000	27.536.842	41.305.263	1.376.842.105
4	Limun	1.151.875.000	24.250.000	36.375.000	1.212.500.000
5	Batang Asai	1.271.350.000	26.765.263	40.147.895	1.338.263.158
Jumlah		6.540.000.000	137.684.211	206.526.316	6.884.210.526
Sumber : Laporan UPK bulan juni tahun  2012
Perkembangan SPP Periode 2003 s/d 2012
No	Kecamatran	Alokasi			Saldo Pinjaman	jml Tunggakan
		Siklus	Perguliran	Total
	Mandiangin	1.397.500.000	9.955.000.000	11.352.500.000	2.130.430.650	277.706.700
	Pauh	1.441.580.000	9.606.810.000	11.048.390.000	2.257.700.957	463.554.957
	Pelawan	1.308.000.000	5.194.000.000	6.502.000.000	1.157.377.510	183.710.712
	Limun	1.151.875.000	4.914.000.000	6.065.875.000	1.333.553.250	673.728.250
	Batang Asai	1.271.350.000	4.920.300.000	6.191.650.000	1.089.615.200	681.465.200
Jumlah		6.570.305.000	34.590.110.000	41.160.415.000	7.968.677.567	2.280.165.819
Sumber : Laporan UPK bulan juni tahun  2012
Surplus UPK Periode 2003 s/d 2012
No	Kecamatan	Surplus Ditahan 2003-2011		Surplus berjalan 2012
1	Mandiangin	612.914.955		145.255.569
2	Pauh	763.623.184		149.969.923
3	Pelawan	437.711.329		120.062.773
4	Limun	272.995.120		29.832.195
5	Batang Asai	353.481.209		18.594.471
Total		2.440.725.797	-	463.714.931
Sumber : Laporan Neraca Microfinance bulan juni 2012

2.    BEST PRACTICE

BEBAS DARI SANKSI

KARENA CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pertengahan tahun 2007 terjadi kekosongan fasilitator di Kecamatan Mandiangin. FK dan FT yang selama ini bertugas di Kecamatan Mandiangin mengundurkan diri karena mengikuti seleksi Fas-kab dan FasT Kab. Bersamaan dengan itu ketua BKAD mengundurkan diri pula karena mengikuti seleksi FK.

Kekosongan pelaku ini, terutama FK dan FT, menciptakan situasi kurangnya pengendalian terhadap UPK.Prosedur perguliran dilanggar. Penyaluran SPP dilakukan tanpa mengikuti ketentuan sehingga menimbulkan masalah yang termasuk dalam klasifikasi penyalahgunaan.

Masalah ini baru terungkap pada pertengahan tahun 2008 sejak itu berbagai upaya penanganan telah dilakukan yang berujung pada pemberhentian pengurus UPK pada pertengahan tahun 2008. Sejak dipilih menjadi pengurus UPK, pengurus UPK pengganti terus berupaya melakukan penagihan dan penyelesaian melalui musyawarah, tetapi belum memberikan hasil yang maksimal sampai akhir tahun 2010 sisa dana yang belum tertagih mencapai Rp 86.075.000,-

Pada tahun 2011 Kecamatan Mandiangin terkena sanksi penundaan pencairan dana BLM. Untuk menyelamatkan kecamatan ini dari sanksi program upaya penyelesaian masalah terus dilakukan. Hingga akhirnya sampai pada kesimpulan untuk mengajukan permohonan penggantian dari APBD Kabupaten. Kesimpulan ini berdasarkan kenyataan salah seorang pelaku telah melarikan diri dan mantan pengurus UPK menyatakan tidak sanggup lagi membayar ganti rugi.

Pada awal maret 2011 dengan difasilitasi fasilitator Kabupaten, mantan pengurus UPK menghadap Bupati untuk memohon bantuan penyelesaian masalah ini. Bupati bersedia membantu dengan syarat  tetap  mengikuti aturan yang berlaku untuk itu Bupati akan mempelajari lebih dulu kasus ini dan upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukan. Kemudian Bupati memerintahkan Badan Pengawasan Daerah untuk mempelajari dan memeriksa kasus ini BANWASDA (Inspektorat daerah) kemudian merekomendasikan bahwa atas kasus ini Pemerintah Kabupaten dapat mengganti kerugian yang dialami masyarakat sebesar Rp 86.075.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Atas rekomendasi Banwasda Bupati Mengusulkan kepada DPRD melalui APBD perubahan tahun anggaran 2011 penyediaan anggaran untuk mengganti dana milik masyarakat tersebut. DPRD pun menyetujui dengan syarat apabila sisa tunggakan tersebut di kemudian hari dapat ditagih, agar kembalikan ke kas Daerah.

Akhirnya masalah dapat diselesaikan dengan dicairkannya dana pengganti dari APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2011.

                         IV.          Program Pendukung

Sampai saat ini di Kabupaten Sarolangun  mulai tahun 2012 mendapatkan Program PNPM-MPd INTEGRASI dengan pagu dana APBN dan APBD se4besar Rp, 6.125.000.000,-. Dan pada tahun 2011 Kabupaten Sarolangun juga mendapatkan tambahan dana Ruang Belajar Masyarakat (RBM) sebesar Rp, 300.000.000,- dan juga perenah mendapatkan dana paska krisis pada tahun  2010 sebesar Rp. 1.500.000.000,-